Fars News mengutip Reuters melaporkan, inspektor HAM PBB Rabu (31/10) menuntut pemerintah Myanmar segera menghentikan tindak kekerasan etnis terhadap warga Muslim dan memperingatkan pemerintah Rangoon untuk tidak menjadikan friksi etnis sebagai alasan untuk menumpas warga Muslim Rohingya.
Berdasarkan data yang diumumkan pemerintah Myanmar, sedikitnya 89 orang tewas dalam 10 hari terakhir akibat serangan para ekstrimis Buddha terhadap warga Muslim di Propinsi Rakhine.
Tomas Ojea Quintana, Reporter Khusus PBB untuk Myanmar dan sejumlah pengamat independen di bidang minoritas dalam statemen kolektif mereka menyatakan, "Kondisi yang ada jangan sampai dijadikan alasan untuk menumpas kelompok masyarakat minoritas."
Dalam statemen itu disebutkan pula kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah Myanmar yang menilai Muslim Rohingya sebagai imigran ilegal.
Ojea Quintana menyatakan, "Jika sebuah negara ingin berhasil dalam proses demokrasi maka juga harus berani menyelesaikan masalah hak asasi manusia."
"Di Propinsi Rakhine, keberanian tersebut berarti penghentian diskriminasi secara meluas terhadap warga Muslim Rohingya di dalam pemerintahan, lokal, maupun dalam kemasyarakatan," tuturnya.
Berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, seorang tokoh Muslim menyatakan sedikitnya 50.000 warga Muslim etnis Rohingya mengungsi akibat gelombang serangan terbaru terhadap warga Muslim Myanmar di wilayah barat negara itu.(IRIB Indonesia/MZ)
http://indonesian.irib.ir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar